Bawaslu Banyuwangi Gelar Diskusi Mingguan: Penguatan JDIH untuk Transparansi Informasi Hukum

Banyuwangi – Rabu, 20 Agustus 2025 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar diskusi mingguan bersama jajaran sekretariat. Kali ini tema yang diangkat adalah Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai langkah strategis untuk mendorong transparansi, keterbukaan, dan kemudahan akses informasi hukum.

Dalam diskusi tersebut, diterangkan pentingnya pengelolaan basis data hukum yang terintegrasi dan mudah diakses publik. Dengan sistem JDIH yang kuat, diharapkan proses pengawasan serta penegakan hukum pemilu dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020, JDIH Bawaslu menjadi payung hukum dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu. Regulasi ini memastikan data hukum tersusun rapi, terstruktur, serta dapat dimanfaatkan secara optimal.

JDIH memiliki peran penting, setidaknya dalam tiga aspek:

1. Mewujudkan keterbukaan dan transparansi informasi hukum kepada publik.

2. Mempermudah pencarian dan pemanfaatan informasi melalui dokumentasi yang rapi dan sistematis.

3. Meningkatkan akurasi dan kepastian hukum dengan menyediakan dokumen hukum yang valid sebagai rujukan.

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mendapat predikat Tim Pengelola Anggota JDIH  Terbaik II. Prestasi ini menunjukkan dedikasi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga kualitas dan keterbukaan informasi hukum, serta komitmen kuat untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada publik.

Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum, memperluas jangkauan akses publik, serta menjaga konsistensi JDIH sebagai sumber informasi hukum yang terpercaya demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Melalui forum diskusi rutin ini, Bawaslu Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat JDIH sebagai wujud nyata pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan.