Laporkan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Setahun Terakhir, Bawaslu Banyuwangi Datangi Bawaslu RI

Laporkan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Setahun Terakhir, Bawaslu Banyuwangi Datangi Bawaslu RI Laporkan Kinerja Pelayanan Informasi Publik Setahun Terakhir, Bawaslu Banyuwangi Datangi Bawaslu RI Jakarta – Untuk menjalankan amanat Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Kabupaten  Bawaslu Banyuwangi

Jakarta – Untuk menjalankan amanat Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID) serta membuat laporan layanan informasi publik selama tahun 2020 kemarin.

Dengan didampingi Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Ellya Anggraini, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Hasyim Wahid, Jum’at pagi (26/2/2021) mendatangi kantor Bawaslu Republik Indonesia, Jl MH Thamrin 14 Jakarta bersama 19 Koordinator Divisi Humas Bawaslu Kabupaten / Kota di Jawa Timur yang menggelar Pilkada serentak tahun 2020. Kedatangan rombongan Humas Jawa Timur ini tidak lain untuk menyerahkan secara langsung laporan pelayanan informasi publik tahun 2020. Di markas besar Pengawas Pemilu ini, rombongan ditemui Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Dalam pertemuan ini, Fritz menyampaikan apresiasi terhadap kinerja PPID di Kabupaten / Kota di Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. “Melalui PPID seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan kepemiluan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, Fritz berharap kedepan kinerja PPID terus ditingkatkan tentu dengan fasilitas dan kondisi yang ada. Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk lebih kreatif dan berani melakukan terobosan selama dibenarkan oleh aturan main. Acara ditutup dengan penyerahan laporan oleh masing – masing perwakilan Bawaslu Kabupaten/kota di Jawa Timur dan dibalas dengan pemberian sebuah buku karya Fritz Edward Siregar sendiri yang berjudul “Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi” ke setiap Perwakilan Bawaslu / kabupaten Kota yang hadir. (humas).