Mahkamah Konstitusi Putuskan Gugatan Termohon Tak Dapat Diterima Dalam PHP Kabupaten Banyuwangi 2020.

Mahkamah Konstitusi Putuskan Gugatan Termohon Tak Dapat Diterima Dalam PHP Kabupaten Banyuwangi 2020. Mahkamah Konstitusi Putuskan Gugatan Termohon Tak Dapat Diterima Dalam PHP Kabupaten Banyuwangi 2020. Setelah melalui dua kali persidangan, Senin sore (15/2/2021) Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus  perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada  Bawaslu Banyuwangi

Setelah melalui dua kali persidangan, Senin sore (15/2/2021) Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus  perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Banyuwangi nomer 87/PHP.BUP-XIX/2021 dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Persidangan yang dilakukan dengan cara Daring atau Online tersebut dengan agenda pembacaan Putusan / Ketetapan atas 11 perkara dimulai pukul 16.00 dan berakhir pukul 18.21 WIB. Untuk perkara PHP Kabupaten Banyuwangi dibacakan setelah PHP Kabupaten Tidore Kepulauan dan sebelum Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagai pihak pemberi keterangan, Bawaslu Banyuwangi sudah menyiapkan agenda persidangan kali ini dengan menyiapkan perangkat zoom meeting sejak jauh hari. Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid, mengikuti jalannya sidang di kantor Bawaslu, sementara Pimpinan Bawaslu Kabupaten yang lain mengikuti jalannya sidang dari luar kantor. “ karena sidangnya daring, maka cara mengikutinya lebih fleksibel, tidak harus terkumpul di satu tempat. Yang penting tetap khidmat dan mematuhi kode etik persidangan,” Jelas Hasyim.

Hasyim menambahkan, selanjutnya, Bawaslu akan menunggu salinan putusan MK sembari mengawasi langkah selanjutnya seperti penetapan pasangan  yang menang dan tindak lanjutnya yang secara teknis akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat.

Sebelumnya, Bawaslu Banyuwangi sudah dua kali mengikuti sidang langsung di Gedung MK di Jakarta, yakni saat sidang pendahuluan, tanggal 26 Januari 2020 dan Sidang pemeriksaan tanggal 02 Februari 2021. Saat sidang pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyampaikan keterangan tertulisnya didepan Majelis Hakim dan para pihak, sebanyak 29 Halaman disertai 61 Bukti. Suasana sidang yang berbarengan dengan masa pandemi covid 19 membuat jalannya sidang dilakukan secara ketat dan harus patuh pada protokol kesehatan. (humas).