Bawaslu Jatim Gelar Cangkrukan Demokrasi Seri ke-17: Bahas Manajemen Dokumentasi Pengawasan di Era Digital

Banyuwangi, Senin (17/11/2025) — Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Cangkrukan Demokrasi Seri ke-17 dengan tema “Manajemen Dokumentasi Video/Foto dan Hasil Pengawasan di Era Digitalisasi.” Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Humas dan Data Informasi dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur melalui Zoom Meeting.

Acara dibuka oleh Koordinator Divisi Humas dan Datin, Dwi Endah Prasetyowati, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan diskusi rutin ini sebagai ruang kolaborasi dan penguatan kelembagaan.

Diskusi Rutin sebagai Penguatan Lembaga dalam sambutannya, Dwi Endah menyampaikan bahwa Cangkrukan Demokrasi yang telah memasuki seri ke-17 ini menjadi bukti komitmen bersama antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun komunikasi, bertukar gagasan, serta memperkuat tata kelola kehumasan dan data informasi.

“Tidak terasa, sudah 17 kali kegiatan ini kita laksanakan secara reguler. Hampir setiap minggu kita berdiskusi dan mengembangkan pemikiran untuk penguatan lembaga. Semoga rangkaian diskusi ini menjadi sumbangsih nyata bagi perbaikan Bawaslu ke depan,” ujarnya.

Penguatan Kelembagaan dan Tantangan Dokumentasi Digital dalam dua sampai tiga bulan terakhir, seluruh Bawaslu se-Indonesia tengah melaksanakan penguatan kelembagaan dengan metode yang beragam di setiap provinsi. Melalui forum ini, Bawaslu Jatim berharap masukan konstruktif terus mengalir bagi perumusan kebijakan strategis.

Tema manajemen dokumentasi digital dipandang relevan dengan kebutuhan pengawasan modern. Dokumentasi hasil pengawasan—baik foto maupun video—disebut sebagai bagian penting yang harus terus ditingkatkan kualitas pengelolaannya.

Rumah Data sebagai Komitmen Bersama

Dwi Endah menegaskan bahwa dalam dua tahun terakhir Bawaslu Jatim telah mengembangkan inovasi “Rumah Data”, sebuah pusat pengelolaan dokumentasi hasil pengawasan. Rumah Data berfungsi sebagai repositori terstruktur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan kebutuhan internal lembaga.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan Rumah Data sangat bergantung pada dukungan Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Rumah Data tidak akan bermakna tanpa kontribusi seluruh jajaran Kabupaten/Kota hingga tingkat paling bawah,” jelasnya.

Optimalisasi Dokumentasi Digital di Lapangan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, jajaran pengawas telah melakukan dokumentasi digital dari tingkat TPS berupa:

• Foto dan video kegiatan pengawasan,

• Dokumentasi proses pemungutan suara dan penghitungan suara,

• Pengunggahan formulir seperti Form A, Form C, hingga KWK.

Ke depan, Bawaslu Jatim menilai perlunya penguatan pada beberapa aspek, antara lain:

1. Sistem unggah dan penyimpanan yang terpusat dan mudah digunakan.

2. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek yang berkelanjutan.

3. Penyediaan perangkat pendukung seperti telepon genggam yang memadai.

4. Pusat kendali atau command center untuk memastikan integrasi data berjalan optimal.

Peran Media Sosial dan Transparansi Data dalam forum ini juga ditegaskan pentingnya optimalisasi media sosial sebagai sarana publikasi, edukasi, dan transparansi pengawasan. Beberapa daerah disebut telah melakukan live report dalam tahapan pemilu/pilkada dan dinilai sebagai inovasi yang perlu didorong.

Harapannya, dokumentasi digital yang terkumpul dapat memenuhi prinsip:

• Transparansi,

• Aksesibilitas,

• Integrasi,

• Serta menjadi sumber data yang akuntabel bagi kebijakan pengawasan modern.

Cangkrukan Demokrasi seri ke-17 ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang pengawasan dan pengelolaan data kelembagaan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jatim berharap lahir rekomendasi nyata yang dapat memperkuat kebijakan dan kualitas tata kelola pengawasan di era digital.