Warits: Penguatan Kelembagaan Adalah Investasi Besar untuk Pengawasan Pemilu

Bawaslu Jawa Timur resmi menutup rangkaian kegiatan Penguatan Kelembagaan bersama Komisi II DPR RI pada Kamis, 20 November 2025, di Surabaya. Program yang berlangsung sejak 19 Agustus 2025 ini diselenggarakan sebanyak 40 kali di 38 titik dan melibatkan 2.850 peserta serta 152 narasumber dari kalangan akademisi, pemantau pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa rangkaian penguatan kelembagaan merupakan wujud komitmen Bawaslu Jatim untuk terus belajar, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kapasitas pengawasan di tengah tantangan pemilu yang semakin kompleks.

“Bawaslu Jawa Timur tidak berhenti belajar dan memperkuat diri. Ini adalah investasi besar untuk kesiapan pengawasan pemilu di masa yang akan datang,” ujarnya.

Warits menyampaikan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat dukungan penuh Komisi II DPR RI, yang memberikan ruang dialog, fasilitasi, serta penguatan dalam aspek regulatif dan kelembagaan. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Bawaslu Jatim. Secara simbolis, kegiatan dibuka dan ditutup di Surabaya.

“Ketika kita bicara penguatan kelembagaan, pada dasarnya kita membicarakan semangat para pahlawan: keberanian berubah, integritas dalam bekerja, dan komitmen memberi yang terbaik bagi bangsa,” tambahnya.

Meski rangkaian kegiatan bersama Komisi II telah selesai, Warits menegaskan bahwa penguatan internal Bawaslu Jatim akan terus berjalan. Ia menyebutkan delapan bidang strategis yang menjadi fokus, yaitu: penguatan tata kelola dan manajemen internal, literasi demokrasi, hubungan dan eksistensi kelembagaan, layanan PPID dan hukum, pengolahan data, akuntabilitas keuangan, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan.

“Delapan bidang ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah kerangka besar modernisasi Bawaslu Jawa Timur. Jika bidang-bidang ini terus kita rawat bersama, maka kita bukan saja memperbaiki cara bekerja, tetapi juga membentuk budaya baru dalam organisasi kita,” tegasnya.

Warits juga menyoroti kompleksitas tantangan ke depan, mulai dari disinformasi dan misinformasi, dinamika kampanye digital, polarisasi politik, hingga penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan. Karena itu, penguatan kelembagaan dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadapi perubahan tersebut.

“Pengawasan pemilu tidak bisa lagi bertumpu pada mekanisme lama. Kita harus adaptif, berbasis data, dan memiliki SDM yang terlatih,” ujarnya.

Bawaslu Jatim juga berkomitmen mengembangkan literasi politik berbasis catatan peristiwa pemilu, mengingat lembaga ini memiliki kekayaan data berupa jutaan Form A, laporan hasil pengawasan, dan dokumentasi temuan lapangan.

“Literasi politik yang paling kuat adalah literasi berbasis pengalaman nyata. Ini membantu masyarakat memperoleh pembelajaran konkret dan membentuk pemilih yang lebih cerdas,” jelasnya.

Di akhir, Warits menegaskan bahwa penguatan kelembagaan bukan program sementara, tetapi budaya kerja yang harus dijaga. “Konsistensi, integritas, dan keberanian berinovasi adalah kunci untuk menjaga kualitas pengawasan di seluruh tingkatan,” pungkasnya.