Bawaslu Jawa Timur Gelar Rakor Divisi Humas dan Datin , Perkuat Literasi Demokrasi Lewat Program Cangkruan Demokrasi

Banyuwangi, Kamis (12/02/2026) - Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Humas dan Datin, Kepala Sekretariat, serta jajaran staf Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Rakor ini menjadi forum koordinasi kedua yang digelar pada tahun 2026, sekaligus momentum untuk memperkuat konsolidasi dan peningkatan kapasitas jajaran Divisi Humas dan Datin dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor tidak hanya menjadi ruang sinkronisasi program kerja, tetapi juga ajang silaturahmi dan penguatan motivasi antarjajaran.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang untuk saling menguatkan, berbagi gagasan, serta meningkatkan kapasitas kita sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi dan edukasi demokrasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Cangkruan Demokrasi Jadi Program Kolaboratif 2026 salah satu agenda utama dalam Rakor adalah pembahasan pelaksanaan program Cangkruan Demokrasi Tahun 2026 yang akan dikemas dengan format kolaboratif lintas provinsi.

Program ini direncanakan berlangsung secara rutin setiap Selasa pada minggu kedua setiap bulan. Tidak hanya melibatkan jajaran Bawaslu Jawa Timur, forum ini juga akan diikuti oleh sejumlah provinsi lain yang menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi. Tercatat sekitar 11 provinsi berminat bergabung dalam forum diskusi tersebut.

Cangkruan Demokrasi dirancang sebagai ruang diskusi santai namun substantif dengan pendekatan kultural yang dekat dengan tradisi masyarakat. Selain membahas tugas dan kewenangan Divisi Humas dan Datin, forum ini juga akan mengangkat isu-isu strategis seputar demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Penguatan Literasi dan Mitigasi Disinformasi dalam Rakor turut ditegaskan pentingnya peningkatan literasi demokrasi, keterbukaan informasi publik, serta penguatan mitigasi hoaks dan disinformasi.

Pesatnya perkembangan teknologi digital, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan arus informasi. Karena itu, jajaran Humas dan Datin diharapkan semakin responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika informasi di ruang publik.

“Meskipun belum memasuki tahapan Pemilu maupun Pemilihan, tugas edukasi dan penguatan partisipasi publik tetap harus berjalan. Humas dan Datin memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi,” tegasnya.

Bahas Isu Strategis RUU Pemilu selain program rutin, Rakor juga membahas penguatan substansi diskusi sepanjang tahun 2026, termasuk isu strategis terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah bergulir di tingkat nasional.

Beberapa materi yang menjadi fokus pembahasan antara lain dinamika daerah pemilihan (dapil), jenis dan klasifikasi pelanggaran, serta berbagai rekomendasi yang telah disampaikan Bawaslu dalam forum pembahasan bersama pemangku kepentingan.

Melalui Rakor ini, Bawaslu Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas daerah, serta menjaga kualitas demokrasi melalui komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan partisipatif.