Bawaslu Jawa Timur Samakan Persepsi Pelaporan Pemutakhiran Data Partai Politik 2025

Banyuwani – Senin (09/02/2026) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Laporan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (tanggal menyesuaikan). Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa beserta staf dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman jajaran pengawas pemilu dalam pelaporan dan pemantauan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifarizal Rustam, menekankan pentingnya pengecekan data kepengurusan partai politik secara berkala guna memastikan tidak adanya permasalahan administratif.

“Bawaslu Kabupaten/Kota perlu melakukan pengecekan Sipol secara rutin sebagai langkah awal untuk memastikan data kepengurusan partai politik tetap valid dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Rusmi menegaskan bahwa Bawaslu tidak memiliki kewenangan menangani persoalan internal partai politik. Setiap permasalahan internal sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing partai politik.

Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu belum dapat melakukan penindakan sebelum tahapan pemilu resmi dimulai. Seluruh bentuk pengawasan dan penindakan harus dilakukan sesuai tahapan yang telah diatur dalam regulasi kepemiluan.

“Terkait saran perbaikan maupun imbauan, sebaiknya dilakukan setelah tahapan dimulai agar sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berharap seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan tertib, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.