Bawaslu Provinsi Tekankan Pentingnya Literasi Demokrasi Substantif dan PDPB

Banyuwangi — Selasa (23/09/2025), Bawaslu Banyuwangi mengikuti forum koordinasi yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui Zoom Meeting bersama 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jatim. Dalam kesempatan itu, Bawaslu Provinsi menekankan pentingnya literasi demokrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga menyentuh substansi demokrasi.

Kegiatan tersebut menghadirkan:

• Pengantar: Dewita Hayu Shinta (Anggota Bawaslu Jatim)
• Pengarah: A. Warits (Ketua Bawaslu Jatim)
• Keynote Speaker: Eka Rahmawati (Anggota Bawaslu Jatim)
• Narasumber:
  • Sanda Aditya Pradana (Ketua Bawaslu Kabupaten Jember)
  • Nabrisi Rohid (Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas)
• Penanggap:
  • Supriyanto (Ketua Bawaslu Kota Batu)
  • Agus Hariyanto (Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas)
• Moderator: Teja Rasa Adhi Wardana (Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa).

Anggota Bawaslu Jatim, Dewita Hayu Shinta, menegaskan bahwa pendidikan demokrasi harus menyentuh substansi, bukan sekadar prosedur.

“Kita tidak boleh terjebak hanya pada demokrasi prosedural. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat tentang arti demokrasi dan kenapa partisipasi mereka sangat penting,” ujarnya.

Selain literasi demokrasi, forum juga membahas kerja sama (MoU) yang telah dilakukan sejumlah Bawaslu Kabupaten/Kota dengan lembaga pendidikan dan Kementerian Agama. Kerja sama tersebut mendukung program literasi demokrasi di sekolah maupun pesantren, sekaligus berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Bawaslu Provinsi mengapresiasi konsistensi pelaporan kegiatan literasi demokrasi yang semakin beragam, mulai dari forum komunitas hingga inovasi melalui podcast.

“Kegiatan literasi semakin berkembang, audiensnya makin beragam. Meskipun materi sering diulang, kita harus tetap semangat karena audiens kita luas: dari pemilih pemula hingga komunitas masyarakat,” tambahnya.

Melalui forum ini, Bawaslu Provinsi berharap Kabupaten/Kota terus memperluas jangkauan literasi demokrasi, menjaga konsistensi kegiatan, serta mengintegrasikan program literasi dengan pengawasan PDPB secara berkelanjutan.