Diskusi Mingguan HDI Sepakati Butuh Penyesuaian Regulasi Teknis Dan Persamaan Tafsir Dalam Pendaftaran Peserta

Dalam diskusi mingguan yang di gagas Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Edisi ke 10 yang digelar pada Kamis (19/8/2021) siang, semua pihak mulai peserta dan narasumber bersepakat jika dalam tahapan pendaftaran peserta baik dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala daerah,  membutuhkan kesamaan persepsi atau sama tafsir dari semua regulasi yang mengatur tahapan tersebut. selain itu, butuh regulasi teknis terbaru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Setidaknya dua hal tersebut yang saat ini dibutuhkan sebagai tindal lanjut pelaksaan pemilu tahun 2019 lalu serta pemilihan kepala daerah serentak 2020 lalu. Menurut Akademisi Universitas Surabaya, Agus Machfud Fauzi, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut, selain persoalan tadi, persoalan integritas penyelenggara juga menjadi tantangan terendiri setiap kali tahapan ini berlangsung. “ refleksi demokrasi sejatinya membutuhkan kemampuan untuk mengolah perbedaan dan on the right job, sehingga kinerja teman teman penyelenggara terutama Bawaslu sangat dibutuhkan pengawasannya,” kata Agus.

Sementara, Narasumber lainnya, Ari Mustofa yang saat ini menjadi Divisi Teknis KPU Kabupaten Banyuwangi, mempertegas jika selama ini KPU dalam tahap pendaftaran peserta pemilu maupun Pilkada lebih pada sisi administrasi. “KPU pada posisi sebagai lembaga yang memastikan syarat syarat administrasi pendaftaran peserta sesuai regulasi, agar hasilnya maksimal maka kami butuh diawasi Bawaslu yang ada mekanisme pencegahan jika ditemukan indikasi pelanggaran,” kata Ari.

Diskusi mingguan yang diselenggarakan secara daring kali ini diikuti oleh 125 peserta baik dari penyyelenggara pemilu maupun masyarakat umum. Acara yang dibuka oleh Koordiv Hukum dan Data Informasi Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo ini berlangsung seru hingga tiga jam. Selain pemaparan materi oleh kedua narasumber, sesi tanya jawab dibuka hingga sedikitnya 6 peserta menyampaikan pertanyaan maupun sekedar memberi masukan ke forum diskusi. Selain memberi Pendidikan politik kepada publik, diskusi ini rutin digelar setiap hari kamis dan melibatkan Bawaslu Kabupaten Kota/Kabupaten sebagai panitianya. Dalam diskusi ini, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang mendapat giliran sebagai panitianya. (humas).