Pasca Coklit, Bawaslu Banyuwangi Rilis Hasil Pengawasan Kawal Hak Pilih Pilkada 2024

Banyuwangi - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Banyuwangi merilis laporan hasil pengawasan dalam rangka memastikan akurasi data pemilih di pilkada serentak 2024. Dalam rilis tersebut Bawaslu menemukan beberapa catatan temuan-temuan hasil patroli pengawasan kawal hak pilih pada Sub Tahapan Pencocokan data pemilih (Coklit) dalam Pilkada serentak 2024.

Lebih jelasnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra, mengatakan Bawaslu kabupaten telah melakukan uji petik dengan mengambil sampling sebanyak 53.660 Kartu Keluarga (KK) di 2.726 TPS yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan coklit sudah berjalan sesuai dengan prosedur serta menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat dalam pemilih terdaftar dalam daftar pemilih di Pilkada Serentak 2024," katanya indra diruang kerjanya, Jumat (26/07/2024).

Indra menerangkan, dalam Pelaksanaan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dilakukan secara rutin oleh Bawaslu Banyuwangi dengan melibatkan jajaran dari tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawas kelurahan Desa (PKD) se Kabupaten Banyuwangi.

Bahkan, Ia menyebutkan, dalam pengawasan kawal hak pilih beberapa waktu lalu didatangi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warist, turut melakukan patroli pengawasan bersama dengan jajaran Bawaslu kabupaten di Kecamatan Licin.

"Ada lima poin penting yang dilakukan Bawaslu Banyuwangi dengan cara menggelar giat pengawasan coklit yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi," sebutnya.

Lima poin penting tersebut yaitu, Pertama memastikan petugas coklit atau Pantarlih mendatangi langsung ke rumah-rumah warga untuk dicoklit, yang kedua memastikan adanya tindak lanjut atas saran perbaikan (Sarper) disampaikan oleh jajaran pengawas pemilu kepada KPU Banyuwangi dan jajarannya.

Selanjutnya, ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya, keempat datangi rumah pemilih yang rentan, komuitas disabilitas, Masyarakat adat dan elemen masyarakat lainnya. 

"Dimana bentuk pengawasan seccara penuh kehati-hatian yang di lakukan jajaran pengawas di masing-masing wilayah yang berpotensi rawan terjadi pelanggaran pemilu hak pilihnya di salah gunakan," tegasnya.

Sedangkan untuk poin kelima yakni memastikan pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pilkada Serentak 2024, serta memastikan pemilih yang tidak memenuhi syarat semisal meninggal dunia, pindah domisili, alih status TNI/POLRI dll) dicoret dari daftar pemilih.

"Dari hasil pengawasan uji petik yang telah dilakukan kami menemukan sejumlah temuan," ungkapnya.

Indra menyebut Tercatat pemilih yang belum dicoklit oleh pantarlih secara langsung sebanyak 163 orang. Kemudian ada pemilih yang tidak dikenali dengan angka 26 orang.

"Untuk pemilih yang meninggal dunia tercatat 3.869 orang dan yang alih status menjadi TNI 30 orang, POLRI 3 orang," ungkap Khomisa Kurnia Indra," ujar Indra.

Kemudian, Indra menegaskan Bawaslu menemukan saat proses pencoklitan ada 11 orang warga yang bukan penduduk setempat, pemilih usia di bawah Umur 2 orang, pindah domisili (keluar) 249 orang serta pemilih yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) 4 orang.

"Ada juga hasil temuan bawaslu ada warga Pemilih sudah berusia 17 tahun tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih berjumlah 603 orang, data perubahan status dari TNI menjadi sipil berjumlah 11 orang, pemilih yang lokasi TPS jauh dari rumah 478 orang," terangnya. 

Indra juga membeberkan bahwa proses pengawasan selain yang telah disampaikan Bawaslu menemukan temuan lainnya . "Secara keseluruhan data hasil lain hasil dari giat patroli dalam catatan sejumlah 18 item," pungkasnya.